by

ICW : KPK Ajukan Kembali Kenaikan Gaji

Perdananews Cirebon — Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan adanya pembahasan kembali soal isu terkait kenaikan gaji pimpinan KPK. Persoalan itu dibahas KPK dengan pihak Kemenkumham.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, menilai pembahasan soal kenaikan gaji itu berseberangan dengan pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri soal pembatalan usulan kenaikan gaji pimpinan KPK. Pembatalan usulan kenaikan gaji itu juga disetujui empat pimpinan KPK lainnya.

“Padahal sebelumnya diberitakan bahwa Pimpinan KPK, melalui Ketua KPK, Firli Bahuri, menyampaikan kepada publik bahwa seluruh Pimpinan KPK telah meminta usulan kenaikan gaji tersebut dibatalkan,” ujar Kurnia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/6).

“Meskipun sebelumnya isu ini sempat redup, namun diam-diam pembahasan soal ini terus berlanjut,” sambungnya.

Masih berlanjutnya pembahasan soal kenaikan gaji ini, disinyalir merupakan buntut dari kurang tegasnya sikap penolakan kelima pimpinan KPK atas usulan tersebut.

“Hal ini sangat mungkin terjadi karena Pimpinan KPK tidak secara tegas menolak melakukan pembahasan kenaikan gaji mereka secara resmi, yang mana hal ini sudah merupakan wujud nyata dari konflik kepentingan,” ucap Kurnia.

ICW mendesak agar para pimpinan dapat menunjukkan sikap penolakan yang tegas atas pembahasan usulan kenaikan gaji tersebut. Terlebih seluruh negara termasuk Indonesia, saat ini tengah terdampak keuangannya akibat situasi pandemi akibat corona yang berkepanjangan.

“Kami menuntut agar Pimpinan KPK menunjukkan sikap dan prinsip yang jelas akan nilai-nilai integritas, sesuatu yang selama ini menjadi nilai lebih KPK daripada lembaga lain, dengan menolak secara resmi pembahasan kenaikan gaji Pimpinan KPK,” kata Kurnia.

“Jika Pimpinan KPK hendak membahas hal tersebut, agar tidak menimbulkan konflik kepentingan, kebijakan itu baru bisa berlaku bagi Pimpinan KPK berikutnya,” tutupnya.

Untuk diketahui besaran gaji yang diperoleh Pimpinan KPK saat ini, yakni Rp 123 juta untuk posisi Ketua KPK dan Rp 112 juta bagi Wakil Ketua KPK.

Berikut alasan tegas dari pihak ICW yang menilai kenaikan gaji belum terlalu dibutuhkan oleh pimpinan KPK.

1. Potensi terlibat langsung dalam konflik kepentingan. Pembahasan kenaikan gaji Pimpinan KPK dengan pihak Kemenkumham menimbulkan potensi kuat terjadinya konflik kepentingan. Pada situasi seperti itu, Pimpinan KPK tidak akan dapat menghitung dan memutuskan secara objektif berapa gaji yang mereka layak dapatkan.

2. Tidak Sebanding dengan Kinerja. Beberapa waktu lalu lembaga survei Indikator melansir data terkait tingkat kepercayaan publik pada institusi negara. Temuannya menunjukkan, tingkat kepercayaan publik kepada KPK menurun dari 81,3 persen menjadi 74,3 persen. Tentu hal ini tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan Firli Bahuri yang sebenarnya minim akan prestasi. Masyarakat terlalu banyak dihadapkan dihadapkan dengan serangkaian kontroversi KPK.

3. Momentum yang Tidak Tepat. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini Indonesia tengah berada di situasi pelik akibat wabah COVID-19. Semestinya sebagai pejabat publik para Pimpinan KPK memahami dan menyadari bahwa penanganan wabah COVID-19 di Indonesia membutuhkan alokasi dana yang luar biasa besar, sehingga saat ini bukan waktunya untuk memikirkan diri sendiri dengan permintaan kenaikan gaji tersebut.

4. Bertolak-belakang dengan pesan moral KPK. KPK dalam berbagai kegiatan selalu menyuarakan untuk menjalankan pola hidup sederhana. Bahkan poin soal sederhana ini juga tercantum dalam sembilan nilai integritas yang dibuat KPK.

News Feed