by

Amnesti Internasional: Pemerintah Adillah Tidak Diskriminatif

PERDANANEWS CIREBON — Amnesti Internasional berharap pemerintah adillah jangan Perpres No 7 tahun 2021 dijadikan pembenaran perlakuan diskriminatif terhadap warga Indonesia.

Pada tanggal 6 Januari lalu Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme.

Dalam Perpres tersebut dilampirkan juga penjabaran strategi yang akan dilakukan pemerintah berupa Rencana Aksi Nasional salah satunya pemolisian masyarakat yang mendukung usaha pencegahan tindakan ekstremisme yang berbasis kekerasan bagi komunitas, termasuk komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, rumah ibadah, dan kelompok kepentingan lainnya.

Menanggapi penerbitan Perpres ini Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia Usman Hamid mengingatkan pemerintah agar berhati-hati untuk melakukan sebuah tindakan, berbuat adillah dan jangan sampai Perpres ini dijadikan sebagai pembenaran oleh pihak tertentu untuk bertindak diskriminatif dan melanggar HAM.

“Jangan sampai Perpres ini dijadikan pembenaran bagi pihak mana pun untuk bersikap diskriminatif terhadap warga yang dianggap memiliki cara beragama dan berkepercayaan yang berbeda namun masih merupakan bagian dari pelaksanaan hak yang sah.” Ujar Usman.

Pihak Amnesti Internasional mengingatkan setiap kebijakan penanggulangan ekstremisme dan terorisme harus berhati-hati sesuai dengan dengan prinsip dan standar HAM internasional agar tetap menghormati hak kebebasan berkeyakinan, beragama dan berkepercayaan.

Ingat bahwa hak seluruh individu untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya telah dijamin dalam Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Selain itu, hak atas kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama dan berkeyakinan juga telah dijamin dalam Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 29 (2) UUD 1945 dan pasal 28E (2) UUD 1945.

News Feed